Bagaimana Proses Permohonan Bantuan Terrealisaai Berikut Penjelasan Bupati Merauke

Senin, 8 November 2021 08:48:05 | By Update Berita
Array

UPDATEBERITA.IDMerauke. Bupati Merauke Romanus Mbaraka bertemu dengan Kuskupan, dan akan mengundang beberapa tokoh lainya seperti ustat pendeta, tokoh adat dan organisasi politik lainya, untuk membicarakan terkait Angaran Belanja Daerah (APBD).

“Karena sekarang terkhusus Angaran Belanja Daerah ( APBD) Sudah mengunakan sitem aplikasi keuangan yang baru yaitu Sistem Infornasi Pembagunan Daerah (SIPD) jadi kedepan semua pengajuan bantuan harus sudah direncanakan sejak awal tidak bisa di pertengahan”ujarnya. Senin (8/11/2021)

Sitem keuangan kita pada era 90-an dan era 2000-an sudah berbeda dengan sekarang, dalam pembuatan rekening belanja semua sudah satu diseluruh Indonesia.

Kata Romanus dalam penuturanya, pada saat Saat Pak John Gluba Gebze menjadi Bupati dan pada saat saya menjadi bupati diperiode sebelumnya, lalu dilanjutkan Pak Frederikus Gebze, itu struktur rekeningnya sudah berubah.

Pada zaman Pak John Gluba Gebze atau zaman 2000 sampai tahun 2010 itu masi ada rekening yang namanya stabilitas sosial, rekening inilah yang biasa kita pake ketika ada kegiatan ditengah perjalanan tahun angaran bisa diambil uangnya direkening tersebut.

“Tapi sekarang sudah berbeda rekening itu sudah dihapus, semua sudah direncanakan secara detail, misalkan teman-teman Instituti lainnya mengajukan bantuan itu tidak bisa ditengah perjalanan harus direncanakan terlebih dahulu dari awal.

karena sekarang kalau kita mengeluarkan uang di Merauke langsung terbaca di KPK, Mendagri dan di Departemen keuangan hal ini yang perlu menjadi pengetahuan masyarakat Merauke” ucapnya kepada wartawan di gedung Negara jalan Trikora Merauke

Jadi bukan berati pemerintah tidak melayani tapi ini persoalan sitem yang sudah berubah dan harus ada perencanaan dari awal sehinga semua pengajuan yang diajukan dari awal oleh lembaga-lembaga sosial lainya bisa terrealisasi

Romanus juga menambahkan dengan APBD Merauke yang mencapai kurang lebih 2,1 triliun ini bisa mengakomodir berbagai kegiatan untuk pelayanan masyarakat maupun penyelengaraan pemerintahan.

UB.RED (Nas)

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments