UPDATEBERITA.ID–Merauke. Ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara atau Staat Blad.
Sesungguhnya ini sudah memberikan sinyal yang kuat terbentuknya Propinsi baru di wilayah Papua bahagian Selatan, karena perjuangan mewujudkan Propinsi baru ini diawali dengan pemekaran Kabupaten Merauke yang melahirkan 3 (tiga) Kabuapten Baru, Yaitu Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat.
Terasa sangat berat karena Propinsi Papua sebagai Propinsi Induk masih belum mengikhlaskan wilayah selatan papua memiliki Propinsi Baru. Sehingga Kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tersebut dengan pasal 76 ayat 2,3,4 dan 5 merupakan jalan keluar dari kebuntuan perjuangan mewujudkan Propinsi Baru di wilayah selatan papua.
Menurut analisa Penulis secara otomatis Draf Rancangan Undang-Undang tentang Propinsi Baru di Wilayah Selatan Papua telah disiapkan, dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) tahun 2022, RUU tersebut bisa saja disahkan pada awal atau pertengahan tahun 202.
Hasil analisa ini bila dikaitkan dengan janji Presiden Joko Widodo sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, M.T, sungguh tepat dan tidak diragukan lagi janji Pesiden Jokowi.
Dalam satu dua hari ke depan akan terbit 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP), sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan dan Kewenangan serta Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Keuangan/Dana Otsus.
Dan kedua PP yang akan terbit inilah yang akan menjadi dasar kokrit pembentukan Propinsi Baru di Wilayah Selatan Papua. Sebagai contoh, apabila UU tentang Propinsi Baru di Selatan Papua disahkan pada awal atau pertengahan tahun 2022, maka PP tentang Tata Kelola Keuangan otomatis telah mengatur untuk pembiayaan Propinsi Baru dibebankan pada Propinsi Induk, sampai dengan Propinsi telah memiliki APBD sendiri, ini tentunya setelah pemilu legislatif
dan pemilu Gubernur di tahun 2024, karena RAPBD Propisi Baru, akan mulai diusulkan dan dibahas bersama oleh Gubernur dan DPR Propinsi Baru.
Sehingga kepemimpinan Propinsi Baru pasca disahkannya UU tentang Propinsi Baru di wilayah di selatan papua akan di jalankan oleh seorang karateker yaitu sejak tahun 2022 sampai 2024.
Untuk Ibu Kota Propisi Baru di wilayah selatan Papua sangat tidak mungkin bergeser dari tanah marind atau Kabupaten Merauke, karena fasiltas pemerintahan, fasiltas umum yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke masih sangat memadai, sehingga untuk letak Ibu Kota Propinsi Baru sudah tidak perlu dipersoalkan lagi.
Namun yang menjadi tugas dan tanggungjawab dari masyarakat di wilayah selatan Papua adalah mulai berpikir tentang Kepemimpinan Propinsi Baru dalam hal ini Gubernur Pertama Propinsi di wilayah selatan Papua.
Sebagai anak marind penulis harus jujur mengatakan bahwa secara pribadi, menginginkan ada sosok anak marind yang terpilih dan tampil sebagai Gubernur Propinsi Baru di selatan papua, sekali lagi ini kemauan pribadi.
Namun sebagai intelektual dan abdi negara tentunya saya pun harus berpikir kolektifitas atau kebersamaan, dan bagi saya bukan hal yang tabuh bila hari ini kita masyarakat Papua Selatan sudah mulai melihat dan menilai sosok atau figur yang pantas dan layak memimpin Propinsi Baru.
Sebagaimana telah saya sebutkan di atas bahwa mulai menilai dan menyebutkan nama tokoh-tokoh terbaik dan terpopuler asal Papua Selatan untuk calon Gubernur bukan hal yang tabuh atau melanggar hukum.
Sebut saja, Bapak Romanus Mbaraka, Bapak Yusak Yaluwo, Bapak Jhon Gluba Gebze, Bapak Fredy Gebze, Bapak Thomas Safanpo, Bapak Mathius D. Fakhiri dan Nikolaus Kondomo, walaupun beliau berdua masih berdinas namun kalau panggilan Ibu Negeri Tanah Selatan Papua saya yakin nurani pasti tergerak.
Sosok yang lainnya, Hendrikus Eben Gebze dan Edoardus Kaize keduanya wakil rakyat DPR Propinsi asal marind, dan masih banyak lagi tokoh atau figur yang tidak tersebut disini, namun saya yakin pada waktunya pasti akan tampil putra-putra terbaik asal marind, Muyu, Mandobo, Awyu, Asmat dan Mappi.
Penulis adalah: Burhan Zein
Pengamat Hukum Tata Negara, Sosial dan Politik Universitas Musamus Merauke.
UB-RED -209