UPDATEBERITA.ID Merauke – Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, S.Sos, M.Pd membuka kegiatan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) bertempat di Aula Bappeda Litbang Merauke, Papua Selatan, Selasa (4/10/2022).
Kegiatan ini dihadiri Set Wapres RI, Tim Ahli Universitas Musamus Merauke, Tim Ahli Universitas Cenderawasih Jayapura dan Pimpinan OPD Kabupaten Merauke dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan SK Bupati Merauke tentang pembentukan Tim Koordinasi RPKD.
Dalam arahannya, Wabup Merauke berharap gerak cepat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem untuk mengambil langkah-langkah yang jelas. Dimulai dari penyusunan dokumen RPKD hingga aksi dilapangan.
Penyusunan program yang akan diimplementasikan pada tahun 2023-2025 ini sampai pada aksi di lapangan diharapkan bisa menyentuh akar persoalan. Untuk memulainya kata Wabup dengan mengumpulkan data yang jelas dari instansi terkait baik dari BPS Kabupaten Merauke, Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil serta instansi dan lembaga terkait.
Dari data masing-masing instansi tersebut baru kemudian dipadukan untuk melihat sebaran wilayah yang masuk dalam zona kemiskinan biasa maupun ekstrem. Dari data Nasional jumlah kemiskinan di Kabupaten Merauke mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 22.890 dan naik menjadi 23.830 pada tahun 2021. Dari jumlah 23.830 Jiwa, ada sekitar 6.000 an jiwa yang masuk kategori Miskin Ekstrem.
Angka tersebut merupakan terendah untuk seluruh 29 Kabupaten Kota di Provinsi Papua. Namun demikian perlu kewaspadaan dari semua karena berpotensi juga akan naik drastis jika tidak ditangani dengan baik.
Untuk memudahkan kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Merauke, Wabup mengatakan untuk akan dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan tingkat Distrik sehingga tidak hanya dari kota yang rentan terkendala jarak dan waktu.
“Untuk memudahkan kerja Tim yang dibentuk di tingkat Kabupaten, Tim percepatan juga akan dibentuk ditingkat Distrik sehingga melibatkan aparat dan masyarakat kampung, ” jelas Wabup.
Kata Wabup yang juga merupakan Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Merauke sekaligus Ketua Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Merauke ini, rencananya wilayah prioritas yang akan difokuskan adalah 20 Kampung yang saat ini masuk dalam wilayah yang terkena masalah Stunting.
Karena masalah Stunting juga bisa menjadi salah satu indikator menambah angka kemiskinan di Kabupaten Merauke selain pendapatan per kapita per bulan dan aspek lainnya. Selain itu menurut Wabup dukungan pendanaan juga sangat diperlukan sehingga Penyusunan program dari 2023-2025 benar-benar ril dan direalisasikan program yang berskala prioritas.
Wabup berharap kolaborasi dan kerja sama semua pihak dalam menuntaskan hal ini secara bertahap. Sebab sebentar lagi Provinsi Papua Selatan diresmikan sehingga program dalam rangka mensejahterakan masyarakat juga dirasakan masyarakat secara luas.
“Program yang disusun bisa dikolaborasikan dengan dinas atau instansi terkait. Dokumen-dokumen pendataan diarsipkan dengan baik secara digital sehingga mudah dikontrol, ” tutup Wabup.
UB RED 203/ HB